Pre Order Jersey KW THAILAND Grade AAAA

Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak, Sabtu (15/8), menyerukan perundingan dengan Korea Utara dengan tujuan membersihkan senjata nuklir dari semenanjung Korea, selain juga mengurangi senjata-senjata konvensional. "Senjata-senjata nuklir tidak menjamin keamanan Korea Utara. Mereka hanya menyuramkan masa depannya," kata Lee dalam pidato memperingati Kemerdekaan Korea pada 1945 dari kekuasaan Jepang. "Bersama dengan perlucutan senjata nuklir di semenanjung Korea, pengurangan senjata-senjata konvensional Korea Utara dan Selatan harus dibahas," katanya. Dia juga menyerukan kepada Korea Utara agar bersedia melakukan perundingan-perundingan. Lee menegaskan kembali bahwa Korea Selatan bisa membantu Pyongyang untuk menghentikan pengucilannya dan memakmurkannya jika negara komunis tersebut menyerahkan persenjataan atomnya. "Kalau Korea Utara sampai pada keputusan demikian, Pemerintah Korea Selatan akan memberlakukan program baru untuk perdamaian di semenanjung Korea," kata Lee. Suatu program internasional yang bertujuan membantu pembangunan ekonomi Korea Utara yang hancur dan perbaikan standar hidup rakyat Korea Utara kemudian akan dilaksanakan. Demikian ia menambahkan. Ini adalah untuk kali pertama kali bahwa Lee, yang memimpin pemerintah konservatif itu, membuat seruan secara terbuka untuk pengurangan senjata-senjata konvensional. Hal itu kata para analis di Seoul. Lee sebelumnya menawarkan bantuan jangka lama dalam jumlah besar kepada Korea Utara sebagai imbalan perlucutan nuklir yang dilakukan sepenuhnya. Namun, tawaran tersebut membuat Pyongyang menolak marah. Kedua Korea secara teknik masih terlibat perang, sejak Perang Korea 1950-1953 yang hanya diakhiri dengan gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian. Lebih dari 600.000 tentara Korea Selatan, didukung 28.500 tentara Amerika Serikat, dikirimkan ke semenanjung Korea untuk menghadapi potensi ancaman dari Korea Utara yang mempunyai kekuatan militer 1,1 juta prajurit. Hubungan di antara mereka membeku sejak pemerintah konservatif di Seoul mengambil alih kekuasaan pada Februari tahun lalu, setelah kedua negara melakukan dua pertemuan puncak yang melibatkan para pendahulunya yang berhaluan liberal.