Pre Order Jersey KW THAILAND Grade AAAA

Pemerintah dinilai masih kurang memerhatikan sektor pertanian dibanding sektor-sektor lain. Padahal jika sektor ini tidak segera ditangani serius, akibatnya bisa mengancam ketahanan pangan di Indonesia. "Komitmen pemerintah lebih kepada sektor keuangan dan pasar modal," ucap Direktur Indef M Ikhsan Modjo saat diskusi "Kemarau dan Stok Pangan" di Jakarta, Sabtu (22/8). Ikut hadir dalam acara itu Direktur Bulog Mustafa Abubakar dan Anggota Komisi IV Darmayanto. Menurut Ikhsan, investasi pemerintah di sektor pertanian saat ini sangat rendah, hanya 1,5 persen dari produk domestik bruto. Selain itu, masalah infrastruktur yang tidak memadai di pedesaan diduga menghambat distribusi dan memengaruhi harga. "Padahal, pertanian menyangkut hajat hidup orang banyak," ujarnya. Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi di bidang pertanian dengan pembenahan infrastruktur jalan dan perbaikan sarana irigasi yang sudah tua. "Lakukan kemarin yang dikatakan di debat capres tentang masalah pertanian, jangan hanya omong kosong," tegasnya. Mustafa Abubakar mengatakan, perlu dilakukan diversifikasi konsumsi beras untuk mengatasi masalah ketahanan pangan ke depan. Menurutnya, konsumsi beras di Indonesia terbilang tinggi yang mencapai 139 kg per kapita per tahun. "Perlu dirubah jangan hanya konsumsi beras saja, tapi bisa diselingi sagu, jagung. Cukup 100 kg per orang per tahun," ucapnya. Bulog, katanya, juga akan memperbesar stok gabah dari petani untuk mengantisipasi kemarau berkepanjangan. "Kita perbanyak stok gabah. Kita berusaha stok beras nasional cukup 3 sampai 5 bulan ke depan," jelasnya. Darmayanto mengatakan, DPR telah berupaya untuk ikut mengatasi masalah ketahanan pangan dengan membahas RUU Lahan Berkelanjutan untuk menjamin kesediaan lahan pertanian. "Kita harus jaga lahan untuk pertanian," ujarnya.