SHOUTBOX


ShoutMix chat widget

Masyarakat Papua Tak Percaya Lagi Pemerintah

Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (GMPI) Habelino Sawakih mengatakan, masalah Papua harus diselesaikan secara tuntas dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, pemuka-pemuka masyarakat serta para tokoh agama di daerah. Kepada wartawan di Jayapura, Senin (17/8), Habelindo menjelaskan, munculnya berbagai konflik di Papua karena akar persoalan belum diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah bersama masyarakat Papua. Akar masalah itu antara lain marginalisasi orang Papua, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) dan berbagai kasus lainnya terkait aksi kekerasan yang muncul belakangan ini. "Contohnya kasus penembakan yang terjadi dalam bulan Juli hingga Agustus, sudah sangat memprihatinkan kita sebagai anak bangsa," kata Habel. Ia menambahkan, Papua berbeda dengan provinsi lain di Indonesia karena Papua merupakan provinsi yang menyandang status Otonomi Khusus berdasarkan undang-undang nomor 21 Tahun. "Untuk itu, penanganan Papua menuntut sikap cerdas, bijak, dan tulus, serta pendekatan hukum guna mengungkap pembunuhan yang terjadi di provinsi paling timur Indonesia ini," ujarnya. Menurut Habelindo, permasalahan di Papua terjadi karena kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. "Tanpa adanya niat baik dan platform yang sama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Papua untuk menuntaskan masalah-masalah mendasar orang Papua, maka akan terus terjadi konflik di daerah ini," ujarnya. Ia mengemukakan, stabilitas politik dan keamanan di Papua sangat rapuh, sehingga kejadian-kejadian kecil bisa dipakai untuk sebuah isu politik dimana semua kelompok bisa bermain di Papua. Untuk itu, agar rakyat Papua bisa menikmati hidup yang aman, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Papua harus benar-benar berkomitmen untuk menjalankan empat agenda utama otonomi. "Agenda otonomi itu antara lain pembenahan yang tuntas sistem pendidikan dasar dan kesehatan yang masih sangat memprihatinkan, dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan agar rakyat Papua merasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari NKRI," kata Habel.

Sumber Referensi : kompas.com

0 komentar:



Posting Komentar